Abstract

Transaksi bisnis secara elektronik (E-Commerce) di Indonesia menunjukkan perkembanganyang pesat dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Pada praktiknya sering terjadi permasalahan yang berujung sengketa dalam e-commerce tersebut, tidakhanya antara pelaku usaha di dalam negeri tetapi juga tidak menutup kemungkinan sengketaterjadi dengan pelaku usaha di luar negeri seperti sengketa nama domain, karena sifat ecommerce yang tidak terbatas ruang dan waktu (borderless world). Salah satu upayapenyelesaian sengketa e-commerce saat ini yang menjadi pilihan para pelaku usaha yaitudengan mempergunakann mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif yang efektif,efisien, disertai biaya murah. Adanya e-commerce telah mengilhami dilakukannya penyelesaiansengketa secara elektronik pula. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif ini antara lain melalui cara arbitrase (online). Saat ini, ada berbagai lembaga arbitraseyang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa e-commerce tersebut seperti BANI(Badan Arbitrase Nasional Indonesia), NAF, WIPO, SIAC dan sebagainya. Walaupun telah adaketentuan yang mengatur arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase di atas, namun adabeberapa hal yang tidak bersesuaian antara peraturan satu dengan peraturan lainnta terkaitpelaksanaan arbitrase online di Indonesia.