AKUNTABILITAS PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

Ineu Purwadewi Sundari, Diah Fatma Sjoraida, Rully Khairul Anwar

Abstract


Penelitian ini membahas kinerja dewan daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat, Indonesia. Demikian karena Provinsi Jawa Barat merupakan daerah otoritas otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pengaturan alam di mana ada banyak perilaku dan peristiwa terjadi. Penelitian ini juga menggunakan teori institusional (institusionalisme), karena teori ini dapat membimbing peneliti pada struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan publik dan tidak boleh diabaikan dalam analisis kebijakan. Studi ini menemukan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyempatkan diri untuk masyarakat. Untuk itu, para anggota dewan provinsi, antara lain, menyerap dan mengumpulkan aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja biasa; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan; dan memberikan dorongan moral dan politik secara akuntabel kepada konstituen. Selain menerima keluhan yang datang ke kantor DPR, aspirasi masyarakat dilakukan pada kunjungan kerja secara teratur oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap daerah pemilihan pada saat reses. Dalam hal akuntabilitas, semua layanan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski begitu, beberapa orang masih meragukan kebenaran akuntabilitas tersebut.


Keywords


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Jawa Barat, Aspirasi Politik, Komunikasi Politik

Full Text:

PDF

References


Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.

Creswell, John. W. 1994. Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

Dahl, Robert. 1989. Democracy and its Critics. New Haven and London: Yale University Press.

Didjaja, Mustopa. 2003. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.

Heywood, Andrew. 2000. Key Concepts in Politics. New York: Palgrave Macmillan.

http://dprd.jabarprov.go.id/.

Kantaprawira, Rusadi. 1988. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru.

Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.

Lalolo, Loina Krina. 2003. Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Napitupulu, Paiman. 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan. Bandung: Alumni.

Pahlevi, Indra. 2014. Dinamika Sistem Pemilu Masa transisi di Indonesia. Dalam Politica. Vol. 5. No. 2. November 2014.

Pitkin, Hanna Fenichel. 1967. The Concept of Representation. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

Rahman, H.I., 2007. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu.

Rasul, Syahruddin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.

Sanit, Arbi. 1995. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali.

Solihin, Dadang. 2007. Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik. (Online). 18 Mei 2011.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Administrasi Publik. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UNDP. 2008. Accountability Framework and Oversight Policy.

Wahidin, Samsul. 2011. Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.