Abstract

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian daerah. Keberadaan rencana penanaman modal berjangka panjang sangat penting sebagai pedoman pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan banyak aspek penanaman modal, diantaranya identifikasi masalah yang dirasakan publik, visi, misi, sasaran, strategi dan kebijakan. Pemerintah kabupaten/kota berperan penting dalam menetapkan rencana umum penanaman modal (RUPM) yang mengacu kepada kebijakan yang telah digariskan di tingkat nasional dan provinsi. Dari perspektif kebijakan publik, langkah yang ditempuh pemerintah kabupaten/kota ini merupakan tahap formulasi kebijakan