Optimalisasi Kebijakan Diseminasi Informasi Kinerja Lembaga Legislatif Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi

Mahi M Hikmat

Abstract


Salah satu perubahan paradigma yang mendasar dari lahirnya kebijakan otonomi daerah adalah penguatan aksebilitas rakyat terhadap kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah. Hal itu diwujudkan dengan penguatan eksistensi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai representasi kehendak rakyat. Sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, DPRD dipilih melalui Pemilu oleh rakyat daerah, sehingga suara DPRD merupakan suara rakyat daerah.


Diseminasi informasi kinerja Legislatif Daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam penguatan DPRD, sehingga harus dioptimalkan dalam kerangka mendorong kualitas demokrasi di daerah. Untuk mengungkap tujuan tersebut dilakukan kajian yuridis dengan menggunakan pendekatan subyektif dan metode deskriptif kualitatif.


Kajian ini menghasilkan kesimpulan, 1). Banyak peraturan perundangan yang terkait dengan lembaga Legislatif Daerah mengamanahkan urgensi diseminasi informasi kinerja sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik dan merupakan bagian penting dari penguatan kualitas demokrasi di daerah; 2). Semua kegiatan dalam implementasi amanah peraturan perundangan terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, merupakan hal penting untuk didiseminasikan kepada publik, kecuali informasi yang harus dirahasiakan menurut peraturan perundangan; 3) Model alternatif diseminasi informasi kinerja adalah Model Persuasi Hugh Rank yang lebih menguatkan pelibatan komponen pokok, mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi diseminasi informasi lainnya yang bernilai kebaikan dan kelebihan sisi positif) serta memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (downplay) aspek-aspek sisi negatif.

 

Abstract


One of the paradigm changes which inherent from the birth of local autonomy policy is strengthening the accessibility of the people to the policies of the government made by local government. It occurred in strengthening existence of local representative (DPRD) as representatives of the will of the people. As the mandate of article 18 paragraph ( 3 ) 1945 constitution, local representative was elected through general election by local people, that the voice of local representative is the voice of the local people.

Information dissemination of local legislative performance becomes really important part in strengthening parliament. To uncover the purpose of juridical, the study was conducted with the use of subjective approach and a method of descriptive qualitative study.


This study finds several conclusions, 1) Many laws relating to the legislative institutions gives urgency disseminate information performance as part of accountability public and an essential part of strengthening the quality of democracy in the local area; 2) All activities implementation of legislation relating to the function, responsibility and authority, rights and obligations, are crucial to be disseminated to the public, except for information which should be confidential according to legislation; 3) Model of alternative disseminate information performance is a persuasion model of Hugh Rank, which more strengthens the principal engagement, exposes intensively ideas, events, activity or other substance of information dissemination which is good and excess (the positive side) and which plays, disguises, or downplays the negative sides.


Full Text:

PDF

References


Amy Gutmann dan Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy?, (Princeton, NJ: Princeton University Press,2004: Dalam Surbakti,2008

Benyamin Barber, 1984. Strong Democracy, Participatory Politics for a New Age. Berkeleh, CA: University of California Press

DPRD Provinsi Jawa Barat. Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014. Sekretariat DPRD Jawa Barat 2013

Dwiyanto, Agus dkk.2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Jogjakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada

Effendy, Onong Uchjana. 2000. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosda Karya

Fisher, B. Aubrey. 1986. Teori-Teori Komunikasi. Bandung: Remadja Karya

Graber, Doris A.: 1984. Processing the News: How People Tame the Information. New York

Hadi, AG Sutriyanto. Analisis Kinerja DPRD Jawa Tenggah Periode 1999-2004. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro:2004

Harun, Rochajat dan Sumarno A.P. 2006. Komunikasi Politik. Bandung: Mandar Maju

Hikmat, Mahi M. 2010. Komunikasi Politik: Teori dan Praktek. Bandung: Simbiosa Rekatama Media

Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy. 2d ed. (New York: Harper, 1947. H. 129 dan Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, (norman, Ok: University of Oklahoma Press, h. 6-10: dalam Surbakti:2008

Keban, Yeremias T.1995. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan. Jogjakarta: Fisipol UGM

Muhtadi, Asep saeful. 2002. Dinamika Komunikasi Politik NU. Disertasi. Bandung: PPS Unpad

Nimmo, Dan D., 1989. Komunikasi Politik, terjemahan Tjun Surjaman, Bandung: Remadja Rosdakarya

Parwito. 2009. Komunikasi Politik, Media Massa, dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra

Robert Dahl. Democracy and Its Critic (New Haven, NJ: Yale University Press. 1989)

Ruky, S. Ahmad. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Gramedia

Syafrudin, Ateng. 2001. DPRD dan Kepala Daerah dalam Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999. Bandung: STPDN

Sumo, Bambang P. 1999. Strategi Diseminasi Informasi Gerakan KB Nasional. Rapat Anggota Jaringan Informasi dan Dokumentasi di Gedung Perpustakaan Fak. Ekonomi UI, 24 November 1999

Surbakti, Ramlan. 2008. Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.