IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN
DOI:
https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.4902Keywords:
Policy Implementation, Community Information Group, Organization, Interpretation, Application.Abstract
ABSTRACT
The development of information and communication technology at the rural level, one of which can be played by the Rural Communication Institution. However, until now the implementation of policies on the development and empowerment of rural communication institutions in Ciamis Regency has not been optimal. The purpose of this study was to analyze the implementation of the Development and Empowerment Policy of Rural Communication Institutions in Ciamis Regency. Qualitative methods are used to explore information to obtain clarity on the meaning of each role shown by actors in policy implementation. Data validity testing was carried out using triangulation techniques. The results showed that the formation of community information groups was far from ideal. Coordination across sectors and actors has not been going well, this condition has slowed down the formation of community information groups in villages. Regional budget support is still very minimal, including the village's commitment to providing a budget that is very minimal. The availability of equipment is still very limited. Apart from that, the understanding of the apparatus, especially the ranks of the village government, does not yet fully understand the regulations governing Community Information Groups. This low understanding has implications for the low development and existence of community information groups in the villages.
Downloads
References
1. Buku
Jones, C. O. (ed). 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Kaho, Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Miles, MB and Huberman, AM. 1994. Qualitative Data Analysis. 2nd Edition. Thousand Oaks California: Sage.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah.2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: CV Gaza Publishing
2. Jurnal
Maryatun dan Lasa. (2009). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Turi dan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman). Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Volume 5 Nomor 1.
Yalia, Mulyono. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan
Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
(studi pada kelompok informasi masyarakat (KIM) di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Volume 19 Nomor 1.
Subagyo, Heru, dkk. (2019). Implementasi Keputusan Walikota Batu No. 180
Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Pembinaan Dan
Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat
Desa/Kelurahan Kota Batu (Studi Pada Dinas Kominfo Kota Batu). Reformasi. Volume 9 Nomor 2.
Saefullah, Ujang dan Dudi Rustandi. (2020). Literasi Jurnalisme Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bandung. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 4 Nomor 1.
Kasiatik dan Irwan Nasution. (2015). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Volume 3 Nomor 2.
3. Dokumen Resmi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under :
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License