Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung)

Maulana Mukhlis

Sari


Diskursus kontemporer menunjukkan bahwa collaborative governance (kolaborasi pemerintahan) merupakan strategi ideal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika kebijakan publik. Beragam elemen penting yang melekat di dalamnya telah menjadikan pendekatan ini dipakai oleh banyak pemerintah daerah dalam menimplementasikan kebijakan dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik. Provinsi Lampung menggunakan pendekatan collaborative governance dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan sejak tahun 2007 namun ternyata terhenti di tengah jalan. Ironisnya, para aktor (policy community) yang sejak awal berkonsensus untuk berkolaborasi tidak melakukan reaksi apapun ketika salah satu pihak membatalkan konsensus itu. Teori collaborative governance yang oleh para pendukungnya digadang-gadang selalu berimplikasi positif terhadap keberhasilan sebuah kebijakan nyatanya tidak selalu benar. Analisis kritis dalam artikel ini menunjukkan bahwa para aktor (kolaborator), meskipun akhirnya berkonsensus terhadap tujuan bersama, sesungguhnya juga tetap memiliki motif tersembunyi (self-interest nya) masing-masing. Pendekatan rational choice akan mengawal riset ini untuk mengungkap motif kolaborasi dari para aktor sebagai policy community.

Kata Kunci


Komunitas Kebijakan; Kolaborasi Pemerintahan; Pusat Pemerintahan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Published by Oxford University Press.

Asworo, Listiana. 2015. Rasionalitas Quasi Kolaborasi: Politik Ekonomi di Balik Penyelamatan Hutan. Tesis Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Program Pascasarjana FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. 2014. Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2014. Bandar Lampung: Penerbit BPS Provinsi Lampung.

Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Campuran). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Galtson, Wiliam A, dkk. 2015. Handbook Kebijakan Publik (terjemahan). Bandung: Nusa Media.

Golany, G. 1976. New-Town Planning: Principles and Practice. New York: A Wiley-Interscience Publication.

Howlett, M & Ramesh, M. 2003. “Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem”. New York: Oxford University Press.

Kallis, Giorgos, dkk. 2009. Collaborative Governance and Adaptive Management. Jurnal of Enviromental Science and Policy. Published by Elsevier.

Makhya, Syarief. 2014. Inovation Governance in Lampung Province. Makalah dalam Seminar Internasional Pembangunan Berkelanjutan di Bali, 14-16 Oktober 2014

Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneural Spirit Is Transforming the Public Sector from Schoolhouse to Statehouse. City Hall to Pentagon, Reading, MA: Addison Wesley.

Purwanti, Nurul D, 2016. Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer), Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Purwanto, M. Ngalim. 2000. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sadyohutomo, Mulyono. 2009. Manajemen Kota dan Wilayah, Realita & Tantangan Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.

Sorensen, Eva, dkk. 2012. Collaborative Innovation in The Public Sector. The Public Sector Innovation Journal. Vol 17 (1).

http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/70831-gubernur-pastikan-kota-baru-dihentikan, diakses pada tanggal 15 April 2016.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.