Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Diah Fatma Sjoraida, Awing Asmawi, Rully Khairul Anwar

Sari


Artikel ini menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kajian deskriptif-kualitatif ini menghadirkan pembahasan tentang program aksi dalam proses implementasi kebijakan tersebut di atas di Provinsi Jawa Barat. Dengan teori implementasi kebijakan, didapatkan data bahwa program aksi dalam implementasi kebijakan informasi publik di pemerintahan Jawa Barat masih banyak kekurangan baik dari segi pelaksana, struktur, perencanaan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Oleh sebab itu masih banyak yang harus diperbaiki dalam implementasi undang-undang tersebut di Jawa Barat. Walaupun demikian, program aksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam implementasi UU tersebut telah mendapat penilaian yang cukup bagus di tingkat nasional.

Kata Kunci


Implementasi Kebijakan; Keterbukaan Informasi Publik; Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Bandung Ekspres, Kamis, 29 September 2011, Birokrasi Pemprov Saling Lempar.

Dye, Thomas R. 1995.Understanding Public Policy.Toronto, Canada: Prentice Hall

Gordon. I., J. Lewis. 1986. Perspectives on Policy Analysis. Public Administration Bulletin, Vol. 25.

Grindle. Merille S. (Ed). 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princenton University Press.

Hikmat, Mahi.M (ed). 2013. Potret Keterbukaan Informasi Publik: Pemikiran dan Gagasan dari Jawa Barat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Hoogerwerf.1983. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Erlangga.

Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem. New York: Oxford University Press.

Jones, Charles O. 1984. An Introduction to the Study Of Public Policy, Monterey, California; Brooks/Cole Publishing Company.

Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 489/Kep.486-Diskominfo/2010.

Mariana, Dede. 2011. Ilmu Pemerintahan. Pusat Kajian Pemberdayaan Desa.

Meter, Van dan Horn. Van. 1974. Human Resource Champions. Boston: Harvard Business School Press.

Nugroho, Riant. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Proses Kebijakan.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Penerbit Kencana.

Pikiran Rakyat, Kamis, 29 September 2011, Keterbukaan Informasi (Jangan) Sekadar Basa-Basi.

Republika, 27 Juni 2012, Kasus Sengketa Informasi Jabar Tertinggi.

Santosa, Mas Achmad. 2011. Good Governance dan Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL.

Seputar Indonesia, Kamis, 29 September 2011, Mayoritas Badan Publik Pemprov Tertutup.

Smollar, Rodney. A. 1992. Free Speech in an Open Society, New York: Vintage Book.

Tribun Jabar, Kamis, 29 September 2011, Pemprov Jabar Belum Siap Terbuka.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.