Abdillah, Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis "Pergulatan Tanda Tanpa Identitas". Yayasan Indonesiatera. Magelang.
Amaliatul walidain, A (2016). Dinamika representasi Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern dari Representasi Substansif Deskriptif menuju Representasi Formal Deskriptif. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 1 (1).
Asiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Bayo , Longgina Novadona. 2010. Kuasa Adat atas Gereja dan Negara di Adonara. Tesis. UGM. Yogyakarta.
Davidson, Jamie S dkk (ed), Emilius Ola Kleden & Nina Dwisasanti (penerjemah), 2010. Adat dalam Politik Indonesia. Yayasan Pustakan Obor Indonesia. Jakarta
Dwipayana, Ari. 2004. Bangsawan dan Kuasa "Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota".IRE Press. Yogyakarta.
Hardi, R. (2011). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Mukmin, B, A. (2012). Politik Identitas Etnis dalam Kontestasi Politik Lokal. Jurnal Kewarganegaraan, 19 (02), 52.
Seftyono, C., Arumsari, N., Arditama, E., & Lutfi, M. (2016). Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2),60-70.
Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Usman, J. (2011). Manajemen Birokrasi Profesional dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).
Amaliatul walidain, A (2016). Dinamika representasi Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern dari Representasi Substansif Deskriptif menuju Representasi Formal Deskriptif. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 1 (1).
Asiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Bayo , Longgina Novadona. 2010. Kuasa Adat atas Gereja dan Negara di Adonara. Tesis. UGM. Yogyakarta.
Davidson, Jamie S dkk (ed), Emilius Ola Kleden & Nina Dwisasanti (penerjemah), 2010. Adat dalam Politik Indonesia. Yayasan Pustakan Obor Indonesia. Jakarta
Dwipayana, Ari. 2004. Bangsawan dan Kuasa "Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota".IRE Press. Yogyakarta.
Hardi, R. (2011). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Mukmin, B, A. (2012). Politik Identitas Etnis dalam Kontestasi Politik Lokal. Jurnal Kewarganegaraan, 19 (02), 52.
Seftyono, C., Arumsari, N., Arditama, E., & Lutfi, M. (2016). Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2),60-70.
Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Usman, J. (2011). Manajemen Birokrasi Profesional dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).
- Abstract viewed - 1067 times
- PDF (Bahasa Indonesia) downloaded - 1733 times
Downloads
Download data is not yet available.
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright
© Jurnal Agregasi, 2017
Affiliations
Fitriani Sari HR
Universitas Muhammadiyah Makassar
Ahmad Harakan
Universitas Muhammadiyah Makassar
How to Cite
HR, F., & Harakan, A. (2017). EKSKLUSIVITAS ADAT DALAM BINGKAI DEMOKRASI DI INDONESIA. Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 5(1). https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.217
EKSKLUSIVITAS ADAT DALAM BINGKAI DEMOKRASI DI INDONESIA
Vol 5 No 1 (2017)
Abstract
Artikel ini bertujuan untuk menguraikan eksistensi Adat di Indonesia yang saat ini terdapat pergeseran praktik sosial. Hal ini diperkuat pasang surutnya eksistensi Adat baik dalam memberikan kontribusinya di ranah politik pemerintahan hingga pengaruhnya di masyarakat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Dengan memanfaatkan data dari berbagai dokumen, literatur serta tulisan-tulisan sebelumnya untuk dianalisa serta dideskripfsikan dengan mengaitkan beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Alhasil eksistensi adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia merupakan simbolisasi yang seringkali dimanfaatkan demi kepentingan para elit dalam ranah tertentu. Seperti pada saat pemilihan, pengambilan keputusan terkait tanah Adat dan hukum adat.