Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Provinsi Jawa Barat
DOI:
https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1135Keywords:
proses input dalam efektivitas, pelayanan online, Trayek AKDPAbstract
Izin trayek AKDP online merupakan suatu layanan yang ada di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan Perizinan dibidang transportasi darat. Pelayanan Izin Trayek AKDP online diharapkan badan hukum menggunakan fasilitas tersebut untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan seperti banyaknya badan hukum yang lebih memilih untuk mengoptimalkan pelayanan secara langsung, karena dianggap lebih efektif, sarana prasarana yang belum maksimal, sumberdaya aparatur dibidang teknis kurang, serta masih kurangnya sosialisasi kepada badan hukum mengenai pelayanan secara online.
Teori yang digunakan yaitu teori ukuran Efektivitas dari Sedarmayanti dalam bukunya “Sumber Daya Manusia dan Produktivitasâ€. Menurutnya efektivitas suatu program dapat dilihat dari input, proses produksi, hasil dan produktivitas. Dalam tulisan ini akan difokuskan pada proses input saja. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi, studi putaka dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Pelayanan izin trayek AKDP Online di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dilihat input belum efektif karena sarana prasarana masih kurang, masih terbatasnya biaya dan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang komputer masih sedikit
Downloads
References
Boediono, B.2003.Pelayanan Prima Perpajakan.Jakarta:Rineka Cipta.
Handayaningrat, Soewarno. 1996. Azas-azas Organisasi Manajemen. Jakarta: Mas Agung.
Indrajit, Richardus Eko. 2002. Konsep & Aplikasi e-Business. Yogyakarta: Andi offset.
---------2004. E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:Andi Offset.
Jeong. 2007. E-commerce merupakan layanan online yang tersedia di Internet.
Karniawati Dan Yuni Dwi Indriyani, N. (2013). Implementası kebıjakan peraturan daerah (perda) nomor 27 tahun 2003 serı c tentang surat ızın usaha perdagangan (sıup). Majalah Ilmiah UNIKOM.
Karniawati, N., Redjo, S. I., Suwaryo, U., & Mulyawan, R. (2017). e-Government in Public Service: Studies on Tangibles Aspects in Licensing Services at Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Office, West Java, Indonesia. Asian Political Science Review, 1(1), 56-64.
Karniawati, N. (2017). Hakekat Ilmu Pemerıntahan (Kajian Secara Filsafat). CosmoGov, 1(2), 205-215.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Moenir, HAS.1995.Manajemen Pelayanan Umum Indonesia.Jakarta:Bumi Aksara.
Ndraha, Taliziduhu.1997.Metodologi Ilmu Pemerintahan.Jakarta:Rineka Cipta.
Septi Winarsih. 2005 Manajemen Pelayanan.Jakarta: Pustaka
Pelajar.
Ratminto,Atik Septi Winarsih. 2005 Manajemen Pelayanan.Jakarta: Pustaka Pelajar.
Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
Steers, M. Richard. 1985. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Sutanta, Edhy. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Sutedi, Adrian.2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika: Jakarta.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Mentreri Perhubungan KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2004 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 tahun 2013 tentang Tarif Dasar Atas dan Bawah Angkutan antar Kota dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Bus Angkutan Kota.
Peraturan Gubernur Jawa Barat No 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
http://dpmptsp.jabarprov.go.id/
http://dpmptsp.jabarprov.go.id/web/pages/detail/220-layanan-online/87
http://www.bpmpt.jabarprov.go.id/sicantik/main/jenis_perizinan
http://jabar.tribunnews.com/2015/08/18/bpmpt-jabar-luncurkan-layanan-online-perizinan
http://www.inilahkoran.com/berita/bandung/61678/jabar-percepat-keluarnya-perizinan
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under :
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License