Jurnal Wilayah dan Kota

Problema Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

Yuni Sri Handayani — 2022-04-11

Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga terjadi di Kota Bandung. Salah satu penyebab lambatnya peningkatan prosentase luasan RTH khususnya RTH publik di kota besar adalah karena tingginya tingkat konversi lahan. Perubahan guna lahan dari lahan-lahan pertanian, perkebunan dan bahkan dari lahan yang memang sudah ditetapkan sebagai zona hijau dalam dokumen tata ruang kerap terjadi dengan alasan kebutuhan penyediaan hunian dan aktifitasnya. Mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan Koefisien Daerah Hijau (KDH), kontribusi pihak ketiga dalam penyediaan RTH dan optimalisasi lahan makam sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH. Paper ini akan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait RTH di Kota Bandung dan mengevaluasi sejauhmana efektifitas kebijakan yang sudah diterapkan dalam rangka mengupayakan peningkatan prosentase RTH publik di Kota Bandung. Terdapat korelasi antara kebijakan yang sudah diaplikasikan dengan peningkatan jumlah RTH Publik namun kontribusinya tidak signifikan karena munculnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil identifikasi menunjukkan ada 3 (tiga) isu utama dalam problema RTH di Kota Bandung yaitu isu kebijakan, teknis dan kelembagaan/pengelolaan. Isu kebijakan menyoroti optimalisasi kebijakan dalam upaya peningkatan RTH publik, isu teknis membahas tentang potensi peningkatan RTH melalui pendekatan ekologis dan isu kelembagaan membahas tentang penanganan RTH yang bersifat partial (menjadi kewenangan beberapa Perangkat Derah). Hasil penelitian merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perencanaan RTH, usulan optimalisasi kualitas RTH dan optimalisasi birokrasi khususnya dalam pengelolaan RTH di sektor perumahan.

peningkatan prosentase RTH publik di Kota Bandung. Terdapat korelasi antara kebijakan yang sudah diaplikasikan dengan peningkatan jumlah RTH Publik namun kontribusinya tidak signifikan karena munculnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil identifikasi menunjukkan ada 3 (tiga) isu utama dalam problema RTH di Kota Bandung yaitu isu kebijakan, teknis dan kelembagaan/pengelolaan. Isu kebijakan menyoroti optimalisasi kebijakan dalam upaya peningkatan RTH publik, isu teknis membahas tentang potensi peningkatan RTH melalui pendekatan ekologis dan isu kelembagaan membahas tentang penanganan RTH yang bersifat partial (menjadi kewenangan beberapa Perangkat Derah). Hasil penelitian merekomendasikan perubahan kebijakan terkait perencanaan RTH, usulan optimalisasi kualitas RTH dan optimalisasi birokrasi khususnya dalam pengelolaan RTH di sektor perumahan.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Bandung

PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN KOTA BANDUNG GUNA MENDUKUNG PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN PDRB TAHUN 2017-2021

Hadi Fitriansyah — 2022-04-11

Pembangunan daerah secara umum mengacu pada kemampuan suatu pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada seseorang serta pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada pada suatu daerah sebagaimana mestinya untuk kepentingan ekonomi lokal. Studi ini bertujuan penetuan sektor unggulan berdasarkan hasil analisis sektor basis dan non-basis yang dilakukan pada Kota Bandung, serta dikaitkan dengan topik seperti penyerapan tenaga kerja di Kota Bandung. Pada penelitian ini, jenis penelitian deskriptif kuantitatif serta metode analisis LQ dan SS. Output dari penelitian ini diperoleh bahwa hasil analisis bahwa nilai LQ pada bidang Informasi dan Komunikasi menunjukan trend yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir Serta analisis Shift Share menunjukkan sektor Informasi dan Komunikasi memiliki nilai positif paling tinggi yaitu 0,58. Dalam hal penentuan bidang atau sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor unggulan perekonomian di Kota Bandung, dikarenakan dengan nilai PDRB Kota Bandung dari tahun 2017-2021 menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan sektor ini akan terus meningkat, sebagai contoh penggunaan ojek online, belanja online, penggunaan media sosial, dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan tersebut maka masyarakat Kota Bandung akan meningkat dalam penyerapan tenaga kerja lebih dari 60% untuk persentase sekarang.

- Analisis Potensi Kota Nganjuk Sebagai Livable City Melalui Teknik Walk Through dan Ped Shed

Stivani Ayuning Suwarlan — 2022-04-11

Sebuah kota yang baik haruslah memenuhi prinsip-prinsip dari livable city yakni memiliki mobilitas yang mudah untuk berjalan kaki, memiliki area publik sebagai tempat bersosialisasi masyarakat, dan memenuhi fungsi ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan lokasi penelitian yaitu Jalan P.B Sudirman sebagai pusat kawasan perdagangan dan jasa di Kota Nganjuk, memiliki aktivitas masyarakat yang rendah yang disebabkan belum termanfaatkan secara optimal potensi koridor sebagai magnet penarik aktivitas masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan potensi Kota Nganjuk melalui konsep livable pada Jalan P.B Sudirman sehingga dapat meningkatkan aktivitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif kualitatif untuk mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teknik analysis dan ped-shed analysis. Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan analisis potensi koridor Jalan P.B Sudirman Nganjuk yang livable. Mengoptimalkan potensi sebagai magnet kawasan dengan adanya ruang activity support sebagai rest area, sarana hiburan dan kesenian, relokasi PKL dan memenuhi kebutuhan fasilitas baru, diantaranya adalah social space, lahan parkir umum, serta jalur pejalan kaki yang memudahkan mobilitas pejalan kaki.

MODEL KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DI KAWASAN GUNUNG CIREMAI

Gina Puspita Rochman — 2022-04-11

The Mount Ciremai area plays a strategic role for districts/cities in Metropolitan Cirebon Raya (MCR). This area is a catchment area that functions as a hydrological cycle controller, and has several springs in the Mount Ciremai area that have been used by the community for agricultural irrigation, household clean water, fisheries, and industrial activities at MCR. So far, the management of water resources has encountered several problems, one of which is the lack of clarity in the division of roles and policies and rules for managing water resources in the area. Many parties have an interest in its management and utilization. For this reason, inter-regional cooperation in the MCR area in terms of utilization of water environmental services is needed and important to study. This study aims to identify a model of inter-regional cooperation that can be applied in the Greater Cirebon Metropolitan Area in the utilization of water environmental services in the Mount Ciremai area based on transaction cost theory. This study uses a descriptive quantitative-qualitative approach by providing judgments based on criteria. The data was obtained based on the results of a desk study from the literature and secondary data, as well as interviews with relevant stakeholders. The results of the analysis show that the three identified cooperation models and the coordination forum cooperation model are the optimal models assessed based on the factors that cause transaction costs.

PENERAPAN CYBER CITY: TINGKAT KETERCAPAIAN DAN PENILAIAN MASYARAKAT DI KOTA CIMAHI

Isro Saputra — 2022-04-11

ABSTRAK

Kota Cimahi memiliki permasalahan pada keterbatasan lahan untuk pengembangan kota, namun di sisi lain Kota Cimahi memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang dapat mendorong Kota Cimahi untuk melakukan pengembangan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu pengembangan yang dilakukan Kota Cimahi yaitu dengan menerapkan konsep cyber city, namun belum diketahui bentuk implementasi dan sosialisasinya terhadap masyarakat, serta belum diketahui bagaimana pencapaian dari konsep cyber city itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan penilaian masyarakat terhadap penerapan cyber city di Kota Cimahi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, untuk mengetahui persepsi masyarakat (skala likert) dan hubungan (crosstab dan chi-square). Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa konsep cyber city sudah tercapai dan persepsi masyarakat terhadap penerapan konsep cyber city saat ini sudah baik. Karakteristik masyarakat yang memiliki hubungan paling banyak dengan penilaian masyarakat tentang indikator dari variabel cyber city adalah komposisi tempat tinggal. Posisi tinggal masyarakat menentukan persepsi dan kecenderungan penilaian mereka terhadap indikator dan variabel cyber city.

Kata Kunci: Cyber City, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelayanan Publik