Res Nullius Law Journal

PERBANDINGAN KASUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Andika Temanta Purba — 2024-07-01

Corporations are often overlooked in legal developments and participation in legal construction, making them vulnerable to access to justice. Corporations must obtain the same rights as humans in accordance with the legislation on corporations as legal subjects. This is to ensure fairness for those working within the company. The purpose of this research is to examine, discover facts, and analyze criminal liability for corporations regarding their vehicles involved in traffic accidents and to make a legal comparison between Indonesia and the United States. The method used is a type of normative juridical writing method using a case approach. Case examples were obtained from the Directory of Decisions of the District Courts in Indonesia and the Directory of Civil Courts in Dorchester County, South Carolina, United States. The research found that: The Traffic Law only focuses on the vehicle drivers; however, the reality is that some traffic accidents occur because companies do not conduct periodic testing on their vehicles. Periodic testing is the responsibility of the company to conduct testing periodically on its vehicles every 6 months, both used for public transportation and freight. However, based on the cases described: In Indonesia, traffic accidents caused by the company's negligence in periodic testing only focus on the driver's fault. Meanwhile, in the United States, the victim can file a lawsuit for damages in court, so the court decides that the company (Amazon) is fined USD 44.6 billion to the victim. Current traffic legislation in Indonesia is certainly not fully supportive of legal subjects; therefore, it is necessary to incorporate corporate criminal liability into the Traffic and Road Transportation Law in the future.

PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Sahat Maruli Tua Situmeang — 2024-07-02

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus narkotika yang membebani sistem peradilan pidana, serta perlunya solusi efektif untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan keadilan yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem plea bargaining dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi beban penjara. Namun, tantangan yang signifikan juga teridentifikasi, seperti potensi pelanggaran hak-hak terdakwa, risiko manipulasi, dan kesenjangan dalam penerapan hukum. Selain itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan sistem ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi sistem plea bargaining, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur plea bargaining. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk implementasi sistem plea bargaining guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia.

DILEMA STOLEN ASSET RECOVERY TINDAK PIDANA KORUPSI (Study Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi)

Ali Imron — 2024-07-02

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Perbuatan kejahatan tersebut tentu berdampak pada kerugian, dengan demikian pemulihan aset harus dilakukan. Konsep pemulihan aset lebih mengarah kepada korban kejahatan agar dapat kembali memperoleh asetnya yang hilang dalam tindak kejahatan. pembalikan beban pembuktian diperlukan dalam upaya pemulihan asset, dan sebagai pelaksanaan pengembalian asset. Metode yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum untuk memulihkan kembali kerugian negara, pemulihan aset yang akibat kejahata korupsi bisa dilakukan melalui sistem pebalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Asset Recovery dari perspektif undang-undang tindak pidana Korupsi Asset recovery dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Pendekatan melalui jalur pidana undang-undang tindak pidana korupsi mengatur tentang proses pengembalian aset melalui jalur pidana.