Res Nullius Law Journal

MEMBANGUN SISTEM KEAMANAN BIOLOGIS: KAJIAN REGULASI PENCEGAHAN SENJATA BIOLOGIS DI INDONESIA

2024-01-09T22:56:51+07:00

COVID-19, Flu Burung, dan beberapa wabah mematikan lainnya membuka mata kita bahwa ancaman yang ditimbulkan dari agen biologis seperti Virus, Mikrobiologi, dan lain sebagainya sangatlah berbahaya oleh sebab itu perlu adanya upaya pencegahan dan pertahanan terhadap ancaman biologis tersebut terlebih jika agen-agen biologis tersebut digunakan sebagai senjata dalam aktivitas terorisme atau yang lebih dikenal dengan istilah Bioterorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penanganan bila terjadi penyalahgunaan senjata biologis khususnya dalam hal bioterorisme serta bagaimana pengaturan hukum yang ada saat ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan tinjauan Pustaka yakni aktivitas meninjau atau meneliti Kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan terkait topik yang dikaji. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama yang berdasarkan derajatnya dibagi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya keseriusan negara terhadap ketahanan ancaman agen biologis di Indonesia dengan membuat lembaga khusus yang dibentuk melalui perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya Tindak Pidana Bioterorisme.

PEMBERDAYAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI CITIZEN JOURNALISM: PERAN DAN TANTANGAN

2024-01-09T22:56:52+07:00

"Citizen journalism," or "jurnalisme warga," has become a powerful force in directing news narratives and influencing public opinion, with a notable impact on law enforcement. This article explores the pivotal role of citizen journalism in supporting law enforcement and the associated challenges. The key issues addressed include the role of citizen journalism in law enforcement and a comparative analysis of cases in Indonesia and the United States. Employing a normative legal research method with a case study approach, the study draws cases from court directories in both countries. Through qualitative analysis, it demonstrates that while citizen journalism enhances law enforcement by rapidly disseminating information, mobilizing public opinion, and documenting events firsthand, challenges exist. These challenges encompass issues of credibility, validity, lack of neutrality due to personal perspectives, and the need for source and privacy protection. The article underscores that, although citizen journalism significantly contributes to law enforcement, improvements in skills, collaboration, and regulation are essential for maximizing its positive impact. In conducting a comparative analysis between Indonesia and the United States, the study aims to identify similarities, differences, and lessons learned in each context, providing valuable insights for the future of citizen journalism in law enforcement.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

2024-01-12T11:13:48+07:00

The Consortium for Agrarian Reform reported that agrarian conflicts increased in 2022. The area of land in conflict is up tp 1.04 million hectares (ha), which affected 346,402 households in 459 regions in Indonesia. Based on this condition, it is necessary to conduct research which aims to determine the factors that cause land disputes and to identify government policies to resolve the land conflicts. This research is descriptive analytical study with a normative juridical approach in form of literature study on secondary data containing legal norms, then analyzed qualitatively. In result shows that the factors causing land conflicts are the limited availability of land which results in land ownership inequality Implementation of land registration is still experiencing obstacles; Law enforcers are not all committed to implementing laws and regulations consequently and consistently. To resolve land conflicts, the government implemented a policy in the form of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration in conjunction with Presidential Instruction Number 2 of 2018 concerning the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in All Regions of the Republic of Indonesia, to ensure certainty and protection to landowners. Through those policy, the implementation of land registration is accelerated and carried out simultaneously by the government at no cost. Furthermore, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, one of which is through mediation, inspite of its weakness.

IMPLEMENTASI KAIDAH AL-KHARAJ BI-ADDHAMAN DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

2024-01-15T13:46:34+07:00

The goal of this study is to describe the application of the Al-Kharaj Bidhdhaman rule, which specifies who bears the risk and who is entitled to a well-known benefit in sharia business contracts, particularly when applied in syndicated financing carried out by financial institutions as viewed through the lens of sharia economic law. This is a library study that employs qualitative descriptive research methods. Secondary data from books, journals, and other research results are used by researchers to describe the rules in sharia business contracts, also known as legal maxims, and theories about syndicated financing in financial institutions such as banks, which are then normatively analyzed in accordance with laws and regulations. According to the study's findings, the al-Kharaj Bidhdhaman Rule is also a very important rule in syndicated financing-based business activities at Islamic Banks, which is implemented in the agreed clauses in the contract used by customers, bank leaders, and participants of sharia syndicated financing, where the profits obtained by the parties are adjusted to the value of the syndicated participants' capital and the value of the syndicated participants' capital In mudharabah and musharakah-based contracts, the same value is applied for responsibility for the emergence of risks, including losses, which are, of course, excluded if they occur due to force majeure.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PROSTITUSI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

2024-01-26T13:47:54+07:00

Prostitusi anak melalui media sosial terhadap anak mengalami peningkatan yang siginifikan. Hal ini dikarenakan kurang nya perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganilisis kurangnya perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah ditinjau dari Hukum Positif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian ini, kita bisa melihat belum optimal nya perlindungan terhdap anak korban prostitusi anak melalui media sosial, sehingga di perlukan nya optimalisasi dan ketegasan pemerintah dalam menegakan prostitusi anak melalui media sosial terhadap anak serta implementasi dari UU Perlindungan Anak.

POLITIK HUKUM MASA DARURAT PANDEMI COVID 19 DALAM PERSFEKTIF OTONOMI DESA

2024-01-31T19:08:07+07:00

Wabah COVID-19 menyebabkan banyak negara kebingungan untuk berbuat, baik secara teknis maupun non teknis. Banyak pemerintah masih ragu apakah perangkat hukum harus digunakan untuk mengatasi bencana non-alam ini. Mendeklarasikan keadaan darurat dapat menyebabkan pemerintah melanggar hukum dan mengabaikan hak asasi manusia untuk jangka waktu tertentu meskipun ada kaidah bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Permasalahan yang benar-benar paling terasa adalah terletak pada pemerintahan desa. Desa didorong menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid 19 sampai pada proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum masa darurat COVID-19 dari sudut pandang otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengacu pada dokumen hukum primer (aturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Menurut temuan kajian, keadaan darurat di Indonesia diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Sementara dalam menghadapi COVID-19 dalam keadaan darurat, pemerintah Indonesia menggunakan paradigma hukum, yaitu melakukan pengaktifan keadaan darurat berdasarkan undang-undang, agar tidak melanggar Pasal 12. Akibatnya, keadaan darurat yang dimaksud bukan negara. darurat seperti yang didefinisikan dalam studi hukum darurat konstitusional, dan itu hanya ada secara de facto, bukan de jure. Terakhir, secara garis besar peran penanggulangan Covid 19 dibagi menjadi 4 indikator yaitu pecegahan, penanganan, pendukung, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan penuh keterbatasan