Abstract

Fenomena politik dinasti dalam pemilihan seretnak kepala daerah tahun 2017 tetap menjadi isue strategis dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan merupakan kabupaten yang pada pilkada tahun 2017 ini terdapat beberapa calon yang merupakan keluarga atau kerabat dari Bupati yang berkuasa sekarang. Adanya potensi pelanggaran etik yang mungkin dilakulan oleh Kepala Daerah beserta jajaran pemerintahan kabupaten sampai tingkat pemerintahan desa pada saat tahapan berlangsung merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu integritas proses dan integritas hasil dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Barito Kuala jangan ternodai hanya dikarenakan adanya praktek politik dinasti. Maka untuk itu dituntut adanya profesionalisme Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan dengan mengimplementasikan nilai-nilai etika pemerintahan, melalui komitmen dan keseriusan kepala daerah dengan melindungi integritas pemerintahan, menjaga kemandirian pemerintahan dan mecegah konflik kepentingan.